Ditanggapi Pro dan Kontra, Pemerintah Aceh akan Evaluasi Jam Malam

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Pemberlakuan jam malam yang mulai dilakukan Pemerintah Aceh sejak 29 Maret lalu berdasarkan Maklumat Bersama Forkopimda Aceh, tampaknya akan segera dievaluasi oleh Pemerintah Aceh.

Evaluasi akan dilakukan Pemerintah Aceh setelah pemberlakukan jam malam itu ditanggapi pro dan kontra oleh masyarakat di Aceh, tak terkecuali para politisi.

Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah yang ditanyai Serambinews.com, Jumat (3/4/2020) malam mengatakan, seluruh kebijakan terkait penanggulangan Covid-19 saat ini memang sedang dievaluasi secara menyeluruh, bukan hanya terkait jam malam. 

“Sejak tadi pagi, tim sedang bekerja mengevaluasi semua kebijakan karena PP PSBB baru terbit 31 Maret 2020. Sedangkan kita sudah bekerja untuk menangani Covid-19 sejak Januari 2020. Nanti akan diumumkan oleh Juru Bicara Pemerintah Aceh tentang evaluasi tersebut,” tulis Nova Iriansyah membalas pesan singkat Serambinews.com via Whatsapp.

Sementara Jubir Pemerintah Aceh yang juga Jubir Covid-19 Aceh, Saifullah Abdulgani atau yang akrab disapa SAG secara detail kepada Serambinews.com juga membenarkan, bahwa saat ini Pemerintah Aceh memang sedang mengevaluasi menyeluruh kebijakan terkait penanggulangan Covid-19 yang telah dilakukan sejak tiga bulan terakhir.

“Termasuk meningkatkan ketertiban kehidupan masyarakat dengan mempertimbangkan pembatasan sosial sebagai emergency response,” kata SAG.

Terkait penetapan jam malam, menurut SAG, telah sesuai dengan Keppres Nomor7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Keppres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), juga Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan.

Pemerintah Aceh sendiri menyadari, bahwa sampai saat ini, kebijakan jam malam tersebut di atas menjadi pro dan kontra di tengah masyarakat. Sebagian masyarakat menganggap kebijakan ini sangat bermanfaat dalam upaya pemutusan mata rantai penularan Covid-19. 

“Tetapi sebagian masyarakat lainnya mengeluh bahwa maklumat penerapan jam malam berdampak negatif terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat,” katanya.

Namun dia menegaskan, bahwa sampai, Jumat (3/4/2020) malam, maklumat penerapan jam malam masih berlaku sebagaimana disepakati oleh Forkopimda pada tanggal 29 Maret 2020.

Terkait dengan hal tersebut, pada 31 Maret 2020, Pemerintah Pusat telah mengeluarkan PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.

“Terkait itu, Pemerintah Aceh melakukan evaluasi terhadap maklumat penerapan jam malam dalam waktu 24 jam ke depan. Pemerintah Aceh akan menyepakati kembali hasil evaluasi tersebut di atas dengan Forkopimda Aceh untuk diambil langkah-langkah selanjutny,” kata SAG.

sumber : serambinews